SATUKABARBERITA.COM – Efek domino pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mulai terlihat secara nyata, khususnya dalam perspektif fiskal dan tata kelola pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Kalangan aktivis, akademisi, dan pemuda daerah pun mengangkat suara dan menyampaikan keprihatinan atas sejumlah persoalan yang kini mengemuka.
Diketahui, total biaya pelaksanaan Pilkada Kukar 2024 mencapai Rp103,6 miliar. Anggaran ini meliputi pembiayaan seluruh tahapan, termasuk honorarium penyelenggara di tingkat KPUD, Bawaslu, hingga petugas TPS.
Namun, belum selesai dengan urusan itu, Kukar juga harus menanggung beban tambahan dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang digelar pada awal 2025, dengan nilai anggaran tak kalah fantastis, yakni sebesar Rp62,4 miliar.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp12 triliun.
Akan tetapi, muncul isu serius terkait defisit anggaran yang mencapai Rp955 miliar. Kondisi ini menjadi alarm bagi publik, terlebih ketika berbagai proyek infrastruktur strategis justru mengalami kendala serius.
Salah satu proyek yang menuai sorotan adalah pembangunan jembatan penghubung di Kecamatan Sebulu dengan nilai kontrak sekitar Rp203 miliar.
Proyek tersebut, saat ini berhenti total akibat ketidakmampuan pihak kontraktor dalam menyediakan modal kerja, bahkan disebut-sebut tak lolos audit manajemen keuangan internal.
Selain itu turut tersendat juga adalah pembangunan Gedung Inspektorat Kukar dengan nilai anggaran Rp19,4 miliar, yang dihentikan sementara akibat temuan signifikan oleh aparat pengawas internal.
Menanggapi situasi ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara melalui Sekretaris Umum David Riyanto, menyampaikan bahwa kondisi ini seharusnya sudah dapat diprediksi sejak awal, terutama mengingat tensi politik dan dinamika pasca PSU yang menguras banyak sumber daya.
“Sejak awal kami sudah memprediksi bahwa Kukar akan menghadapi kondisi keuangan yang suram pasca Pilkada dan PSU. Biaya politik yang begitu besar tentu membawa dampak jangka menengah terhadap fiskal daerah,” ujar David Riyanto, Rabu (30/7/2025).
David menilai bahwa kondisi keuangan yang terganggu ini, mulai mempengaruhi pelaksanaan visi dan misi kepala daerah terpilih. Salah satu contohnya adalah program seragam sekolah gratis yang hingga kini belum terealisasi sesuai janji politik saat kampanye PSU.
“Program populis seperti seragam sekolah gratis yang dijanjikan saat PSU pun belum bisa direalisasikan. Ini menjadi bukti bahwa penyusunan visi misi belum diiringi dengan perencanaan keuangan yang realistis,” tutur David.
HMI Kukar mendesak agar pemerintah daerah melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek strategis yang mangkrak dan membuka hasilnya kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
“Kami mendesak Bupati dan DPRD Kukar untuk menggelar audit terbuka terhadap proyek-proyek besar yang bermasalah. Jangan sampai APBD habis untuk menutup lubang yang dibuat oleh perencanaan yang lemah dan lemahnya pengawasan,” tegas David.
Sementara itu, Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Kutai Kartanegara, Ahmad Fauzan menyoroti lemahnya manajemen proyek daerah dan ketidakpastian pengawasan keuangan.
“Proyek mangkrak seperti jembatan Sebulu adalah cerminan dari lemahnya manajemen proyek dan sistem lelang yang tidak selektif. Pemkab Kukar harus mengevaluasi total sistem pengadaan agar tidak menjadi beban fiskal jangka panjang,” jelasnya.
Kondisi ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, bahwa tata kelola pemerintahan dan pembangunan harus ditopang dengan perencanaan keuangan yang matang serta kontrol publik yang kuat. (*)
