SATUKABARBERITA.COM – Pemerhati Kebijakan Publik dan Politik Kutai Kartanegara, Hadi Nulhakim, menilai keputusan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Kartanegara melakukan walk out (WO) dalam Rapat Paripurna Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 merupakan sinyal masih adanya persoalan mendasar dalam penyusunan arah kebijakan anggaran daerah.
Menurut Hadi, langkah tersebut tidak seharusnya dipandang semata sebagai manuver politik, melainkan bentuk protes terhadap belum jelasnya arah kebijakan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Kalau kondisi keuangan daerah, dampak efisiensi anggaran, dan skala prioritas pembangunan belum dipaparkan secara jelas, maka wajar apabila muncul penolakan atau permintaan pembahasan yang lebih mendalam. APBD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menyangkut nasib masyarakat Kutai Kartanegara,” ujar Hadi, Kamis (30/7/2026).
Ia menambahkan, perhatian publik saat ini tidak hanya tertuju pada persoalan anggaran, tetapi juga dinamika politik yang berkembang di lingkungan pemerintahan daerah.
“Bupati Kutai Kartanegara memperoleh mandat politik melalui dukungan dan rekomendasi PDI Perjuangan. Namun, dalam waktu yang relatif singkat setelah dilantik, beliau memilih bergabung dengan partai politik lain,” katanya.
Menurut Hadi, secara hukum keputusan tersebut merupakan hak politik setiap warga negara. Namun, dari sisi etika politik, publik berhak mempertanyakan konsistensi komitmen politik seorang pemimpin.
Ia menilai perpindahan afiliasi politik itu berpotensi memunculkan persepsi bahwa komitmen politik dapat berubah setelah kekuasaan diraih.
“Kepercayaan publik dibangun bukan hanya dari keberhasilan program kerja, tetapi juga dari konsistensi sikap politik. Ketika seorang pemimpin berpindah haluan dalam waktu yang singkat setelah memperoleh jabatan melalui dukungan partai tertentu, maka ruang kritik dari masyarakat adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi,” ujarnya.
Hadi juga mengingatkan agar pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 tidak dipaksakan hanya demi memenuhi target administratif.
“Jangan sampai APBD disahkan ketika masih menyisakan banyak pertanyaan mengenai arah pembangunan. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka kondisi fiskal daerah, dampak efisiensi anggaran, serta prioritas program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Hadi menilai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini menghadapi tantangan besar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan sekadar narasi politik, tetapi kepastian kebijakan. Pemimpin daerah harus membuktikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan sekadar mengikuti dinamika dan kepentingan politik sesaat. Demokrasi akan sehat apabila kritik dijawab dengan kinerja, bukan dengan pencitraan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan ditujukan kepada individu tertentu, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap jabatan publik membawa tanggung jawab moral yang besar.
“Integritas, konsistensi, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang dipercaya rakyat,” pungkasnya. (*)
