SATUKABARBERITA.COM – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menyoroti perlunya penanganan banjir yang lebih terencana dan terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Pemerintah Provinsi Kaltim. Hal ini disampaikannya usai menghadiri pelantikan kepala daerah di Pendopo Lamin Etam, Senin (23/6/2025).
Menurut politisi asal daerah pemilihan Kukar itu, wilayah Kukar yang terdiri dari 20 kecamatan dengan topografi yang beragam, termasuk kawasan rawa, menuntut adanya strategi mitigasi bencana banjir yang disusun secara kolaboratif.
“Pemerintah kabupaten dan provinsi harus punya sinergi kuat. Harus jelas pembagian kewenangan dan peran masing-masing, supaya saat banjir datang, penanganannya tidak tumpang tindih dan bisa cepat direspons,” jelas Salehuddin.
Ia menyebutkan bahwa banjir di daerah seperti Hulu Mahakam, khususnya di kawasan Juna Hulu, bukanlah hal baru dan bahkan terjadi berulang setiap dua hingga tiga tahun sekali. Menurutnya, kondisi ini membutuhkan antisipasi yang bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga sistematis.
Salehuddin mendorong agar pemerintah segera menyusun rencana teknis yang mencakup perbaikan drainase, langkah darurat ketika akses jalan terputus, hingga koordinasi lintas sektor seperti dengan Dinas Perhubungan terkait jalur evakuasi dan transportasi masyarakat saat bencana terjadi.
“Apalagi saat bulan Ramadan atau kondisi khusus lainnya, pergerakan warga harus tetap aman dan terjamin,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemetaan risiko banjir dan penguatan sistem peringatan dini. Menurutnya, ketika curah hujan tinggi dan permukaan sungai mulai naik, pemerintah harus sudah punya skenario tanggap darurat yang bisa segera dijalankan.
“Jangan menunggu banjir baru panik. Sistem peringatan dini, kesiapan logistik, dan simulasi bencana harus jadi bagian dari rutinitas,” tegasnya.
Salehuddin menegaskan bahwa mitigasi bencana tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga melibatkan koordinasi antarinstansi, edukasi masyarakat, serta penyusunan kebijakan yang berbasis data dan risiko.
“Ini tanggung jawab bersama. Baik provinsi maupun kabupaten harus benar-benar menjadikan penanganan banjir sebagai prioritas, bukan hanya proyek, tapi sistem yang berjalan,” pungkasnya. (*)
