SATUKABARBERITA.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC). Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dalam forum rapat lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar hari ini.
Sunggono mengungkapkan bahwa cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah telah melebihi 100 persen. Hal ini terjadi seiring dengan adanya peningkatan jumlah penduduk Kukar dari sebelumnya sekitar 800 ribu jiwa.
“Kalau sebelumnya penduduk kita tercatat sekitar 800 ribu, sekarang sudah lebih banyak. Artinya, meski data terus bergerak, seluruh warga Kukar sudah tercakup dalam BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh daerah,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa keberhasilan tersebut dihadapkan pada sejumlah tantangan, salah satunya adalah keterbatasan jenis layanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Terdapat lebih dari 140 jenis layanan medis yang saat ini tidak lagi masuk dalam pembiayaan BPJS akibat adanya perubahan kebijakan nasional.
“Ini menjadi tugas kita bersama untuk menyosialisasikan kepada masyarakat, agar mereka memahami bahwa program berobat gratis bukan berarti semua jenis penyakit bisa ditanggung,” jelasnya.
Sunggono menegaskan bahwa Pemkab Kukar tetap berkomitmen penuh dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga. Ia menyebut bahwa cukup dengan menunjukkan KTP, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan di fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS.
“Alhamdulillah, ini sudah berjalan. Tetapi ada regulasi baru terkait ini, nantinya masih proses kita bicarakan dengan pihak terkait, mudah-mudahan amanat bapak bupati ini bisa segera dilaksanakan,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti persoalan antrean panjang yang masih sering terjadi di fasilitas kesehatan. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya pasien yang datang langsung tanpa memanfaatkan layanan pendaftaran online yang telah disediakan.
“Kalau seseorang sudah daftar online dan dapat jadwal pukul 12 siang, tidak perlu datang dari pagi. Tapi yang terjadi, banyak masih datang langsung dan mengantre panjang,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Sunggono mengimbau agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi teladan dalam penggunaan aplikasi pendaftaran online. Menurutnya, hal ini penting agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan modern.
“Harapannya, masyarakat tidak salah paham dan tetap merasa terlindungi oleh program ini. Transparansi menjadi kunci agar kepercayaan tetap terjaga,” pungkasnya. (*)
